Sejak Orde Baru kehilangan kekuatannya, era Reformasi pun datang dengan segala janji keselamatannya.
- #Habibie berupaya menjaga kondusivitas di masa transisi,
- #GusDur berupaya membongkar segala kemunafikan bangsa ini,
- #Megawati berupaya mempertahankan harga diri bangsa hingga rela menjual aset negara,
- #SBY berupaya mencari aman dengan merangkul semua pihak.
Jokowi berupaya memantik semangat partai-partai pro Pancasila untuk menjaga Pancasila dari gugatan partai berbasis agama. Berbagai lembaga negara khusus merawat Pancasila pun dibentuk Jokowi.
Apakah bangsa ini sudah berhasil keluar dari pertarungan politik antara partai-partai berbasis pancasila dan partai-partai berbasis agama? Silahkan Anda nilai sendiri.
Jelas, di tangan Jokowi, bangsa ini terlalu fokus pada #EkonomiKerakyatan. Model ini terinspirasi dari sila keempat Pancasila. Dalam prkatiknya, ekonomi kerakyatan memang sudah mulai berjalan. Masyarakat diberi peluang dan modal usaha agar mereka lebih sejahtera.Hanya saja, di sisi lain ekonomi justru semakin dikuasai oleh pemilik modal yang mampu berkongkalikong dengan pejabat nakal untuk mengambil uang negara. ALOKASI anggaran untuk berbagai proyek pun sering ditilep orang-orang macam ini.
Tentu saja anggaran itu bukan oleh tukang tukang bangunan yang mengaduk semen, tetapi oleh mereka yang dipercaya pemerintah untuk menyalurkannya.
Artinya, terjadi DISLOKASI anggaran. Memang harus diakui bahwa sejak Jokowi sebagai presiden, transparansi di bidang anggaran sudah mulai membaik dan makin banyak orang yang takut mencuri.
Hanya saja Jokowi tergolong gagal di bidang #Politik. Dalam berbagai diksinya, Jokowi menegaskan bahwa POLITIK DINASTI harus diberantas.Di saat yang sama, ketika anggota keluarga pejabat menjadi kontestan Pilkada 2020 ini, istilah dinasti politik justru dipahami sebagai bagian tak terpisahlan dari Demokrasi.
Ratusan hingga ribuan kali pihak pemerintah mengucapkan akan bertindak TEGAS terhadap semua #KelompokPemecahKesatuan yang menggunakan agama sebagai modus perpecahan.Tetapi serentak pemerintah justru terkesan dikendalikan kelompok ini. Di BUMN, pejabat eksekutif dan di legislatif mereka itu tumbuh subur. Tak jarang mereka itu justru mendapat kursi empuk di BUMN.
Demikianlah bangsa ini telah bertumbuh sebagai bangsa paradoks. Di satu sisi bangsa ini tak menyukai pemimpin hitam-putih, namun di sisi laian bangsa ini justru mencintai hal-hal yang serba abu-abu.
Sebab "yang terang benderang" itu hanyalah yang tertera di atas kertas bermaterai 6000: "Silahkan hinalah presidenmu atau siapa saja. Bila mereka sakit hatu, Anda tinggal menulis permintaan maaf dengan meterai 6000, maka persoalan akan selesai."
#Pemilu demi pemilu akan berlalu. Semua presiden selalu jadi budak kapitalisme, yang membangun dengan utang dan memberi Bansos dari pinjaman.
#Pileg demi pileg berlalu, janji demi janji berhembus bak bau kentut yang tercium selintas tarikan nafas. Wakil rakyat akan selalu terpilih sebagai wakil rakyat, tapi setelah dilantik, mereka hanyalah wakil partai. Keputusannya pun keputusan partai, bahkan dukungan rakyat mayoritas untuknya tak ada artinya bila ia di-PAW oleh partai.
#Pilkada demi pilkada selalu rutin diselenggarakan. Tragisnya, sistem demokrasi kita justru selalu memenangkan mereka yang punya uang dan intim dengan penguasa. Tersingkirlah mereka yang berniat membangun, karena semua partai sudah dibayar lunas calon-calon yang dipercaya bank berutang
Di setiap deklarasi, dengan seragam warna-warni partai pun bertekad memenangkan yang sudah bayar cash. Tapi yang terpenting "uang tak mungkin kembali: kalah atau menang." Mereka yang tadinya kritis pun menjadi tak berdaya, karena mereka juga sedang kesulitan di masa pandemi ini. Mereka malah ikutan nelangsa, "Ya mau gimana lagi. Sistem demokrasi kita memang begitu."
Akhirnya, bangsa yang lekat dengan paradoks tak pernah akan maju. Sebaliknya, besar kemungkin ia akan terperosok. Sebab, bangsa yang intim dengan berbagai paradoks adalah bangsa yang selalu berada di tepian namun tak pernah sepakat bagaimana cara mereka menyeberang.
Posting Komentar