 |
Irjen (Pol)Wagner Maruli Damanik, M.A,P
balon bupati Kab. Simalungun 2020.
|
Demi mendapatkan kader-kader dengan kriteria yang dibutuhkan maka partai politik butuh untuk mendesain sistem kaderisasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan partai untuk menjawab tantangan kebutuhan.
Berikutnya, untuk menjamin keberlanjutan kaderisasi, maka sistem kaderisasi ini butuh dilembagakan segera formal dalam satu lembaga khusus yang dalam logika struktur fungsi, format kelembagaannya akan mengikuti fungsi-fungsi yang dibebankan dalam sistem kaderisasi berikut.
Model hirarki
Model Spesialisasi
Selain dengan menggunakan model hirarkhi, jenjang kaderisasi juga disusun dengan model yang berbasis spesialisasi atau keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh seorang kader untuk dapat terlibat secara aktif sebagai aktivis partai politik.
Model ini didasarkan pada rasionalisasi adanya beragam fungsi dalam pengelolaan partai yang membutuhkan keahlian khusus sehingga materi-materi kaderisasi lebih menonjolkan sisi keahlian tertentu yang harus dimiliki kader partai.
Saat bersamaan, model berbasis spesialisasi ini juga akibat dari upaya penciptaan sistem karir yang lebih bersifat menyebar, artinya disesuaikan dengan karir yang hendak ditempuh oleh seorang kader partai.
Keberagaman fungsi-fungsi ini misalnya menyangkut fungsi internal seperti keahlian manajerial dalam mengelola organisasi, keahlian sebagai calon pengelola hubungan partai dengan masyarakat dan media, keahlian sebagai penggalang dukungan dalam pemilu, keahlian sebagai penggalang dana, dan sebagainya.
Fungsi-fungsi ini diandaikan berdiri sendiri namun tetap dalam satu kesatuan sistem pengelolaan partai.
Berikutnya, untuk menjamin keberlanjutan kaderisasi, maka sistem kaderisasi ini butuh dilembagakan segera formal dalam satu lembaga khusus yang dalam logika struktur fungsi, format kelembagaannya akan mengikuti fungsi-fungsi yang dibebankan dalam sistem kaderisasi berikut.
- Sistem kaderisasi bisa disusun berdasarkan model hirarki, spesialisasi atau kombinasi dari keduanya. (Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab 1 Manajemen SDM Parpol, dalam bahan bacaan utama, mata kuliah partai politik, pemilu dan legislasi, S2 Politik Pemerintahan UGM.)
- Model ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan fungsi-fungsi partai yang akan dijalankan di tiap wajah partai.
- Kebutuhan : (1) untuk menduduki jabatan jabatan publik; (2) mengorganisir dan memobilisasi massa pendukung, menjadi jembatan komunikasi antara partai dengan pendukung, publik luas dan media massa; dan (3) kemampuan penggalangan dana (fund rising).
- Sifat : hirarkis/penjenjangan: tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut.
- Spesialisasi/keahlian : (1) training policy making (based issue), (2) training organizer, (3) training Fundraiser, dan (4) training berbasis isu (misalnya gender).
- Lembaga : Lembaga pengkaderan (kaderisasi formal dan/atau non formal) di (1) tingkat nasional, (2) tingkat Provinsi, (3) tingkat Kabupaten/Kota, dan (4) lembaga pengkaderan tingkat desa.
Model hirarki adalah penjenjangan kaderisasi berdasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya.
Rasionalisasi penjenjangan model hirarkhi ini bisa dilakukan karena alasan penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (materi bersifat piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan karir dalam organisasi (karir bersifat piramidal).
Penggunaan model penjenjangan dengan model hirarkhi seperti ini menciptakan beberapa implikasi dalam kaitannya dengan kehidupan internal partai. Ini misalnya dilakukan karena ada kebutuhan untuk menyelesaikan pada pembekalan kapasitas lainnya. Intinya, materi pengkaderan diandaikan dalam skema piramidal.
Pentahapan materi dalam skema piramidal akan berguna untuk dapatmemastikan bahwa setiap kader partai akan memiliki tingkat kapasitas yang sama karena melalui proses kaderisasi yang sama (standarisasi). Sedangkan pentahapan sebagai akibat dari kebutuhan untuk melakukan pentahapan karir bisa berguna bagi salah satu persyaratan meniti karir organisasi pada posisi-posisi yang ada di tingkat lokal dengan regional atau pusat.
Hal ini, misalnya tampak tingkat melalui persyaratan tingkat kaderisasi tertentu yang harus diikuti oleh calon ketua partai, sekretaris jenderal dan sebagainya di setiap tingkatan.
Model Spesialisasi
Selain dengan menggunakan model hirarkhi, jenjang kaderisasi juga disusun dengan model yang berbasis spesialisasi atau keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh seorang kader untuk dapat terlibat secara aktif sebagai aktivis partai politik.
Model ini didasarkan pada rasionalisasi adanya beragam fungsi dalam pengelolaan partai yang membutuhkan keahlian khusus sehingga materi-materi kaderisasi lebih menonjolkan sisi keahlian tertentu yang harus dimiliki kader partai.
Saat bersamaan, model berbasis spesialisasi ini juga akibat dari upaya penciptaan sistem karir yang lebih bersifat menyebar, artinya disesuaikan dengan karir yang hendak ditempuh oleh seorang kader partai.
Keberagaman fungsi-fungsi ini misalnya menyangkut fungsi internal seperti keahlian manajerial dalam mengelola organisasi, keahlian sebagai calon pengelola hubungan partai dengan masyarakat dan media, keahlian sebagai penggalang dukungan dalam pemilu, keahlian sebagai penggalang dana, dan sebagainya.
Fungsi-fungsi ini diandaikan berdiri sendiri namun tetap dalam satu kesatuan sistem pengelolaan partai.
Posting Komentar