Saat anak-anak hingga menginjak bangku SMP saya kagum kalau ada presiden, gubernur, bupati hingga pastor paroki yang bertugas di satu tempat untuk jangka waktu yang lama. Alasannya sederhana: mereka sangat dicintai banyak orang hingga tak ada yang bosan dan menyuruh mereka pergi.
Setelah menginjak kelas 3 SMP saya mulai belajar ilmu sosial (IPS) dan sedikit tahu bahwa pergantian kepemimpinan di negara ini sekali dalam 5 tahun. Boleh ganti orangnya, tapi juga boleh orang yang sama, tapi periodenya ya g bertambah.
Begitu juga setelah saya sekolah di SMA Seminari, dan mulai belajar katekese dan kitab suci, saya baru tahu kalau di Keuskupan Agung Medan para pastor paroki itu dipindah sekali dalam 3 tahun. Aturannya juga sama dengan aturan pemerintahan: pastornya boleh ganti, atau periode kerjanya di tempat yang sama yang ditambah 3 tahun.
Di titik inilah saya mengerti mengapa ada presiden yang diimpeachment ditengah jalan, atau pastor yang tiba-tiba dipindah tanpa tau alasan, juga pastor yanh tak mau dipindah karena ia memegang rahasia uskupnya.
Bedanya, antara kepemimpinan pemerintahan dan Gereja hanya satu: kalau di pemerintahan presiden juga mengalami periodisasi tahunan, maka di Keuskupan, seorang uskup tak terkena pasal periode 3 tahunan tadi.
Jadi kalau umat di sebuah keuskupan punya uskup yang tak becus (misalnya melakukan fedofil, punya kekasih simpanan, mengkorup uang gereja, diktator, mata duitan, dan sejenisnya), maka mereka harus menunggu penggantinya setelah si uskup borokokok tadi mati atau pensiuan karena ketuaan jadi orang tak becus.
Inilah yang disebut dengan tata aturan pemerintahan, atau hukum gereja. Yang membuat aturan adalah mereka yang memerintah; begitu juga di gereja, yang membuat aturan para uskup sendiri. Jadi Anda bisa memahami mengapa Soeharto membuat Repelita demi Repelita; juga para uskup membuat nota pastoral demi nota pastoral yang mengatur pemerintahan mereka masing-masing.
Kalau presiden atau uskupnya baik, bijaksana, rendah hati, rela turun dan membantu masyarakatnya, cerdas tapi juga mampu mengandalkan nuraninya, maka itu menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat atau umatnya.
Bila sebaliknya yang terjadi, presidennya letoy dan tak mampu memimpin, juga uskupnya tak bersahaja dan mengingkari marwah jabatannya, maka rakya juga yang dirugikan, dan sebaliknya para pemimpin itulah yang paling neruntung.
Demokrasi yang kita agungkan memang bisa dimengerti sebagai cara memilih pemimpin yang paling disukai rakyat kebanyakan. Tetapi demokrasi saja bisa memilih orang yang sama, apalagi gereja yang tak menganut demokrasi?
Umat harus terima pastor paroki yang bloon dan sesukanya, para guru dan kepala sekolah katolik harus menerima suster atau bruder atau pastor yang tak paham pendidikan menjadi ketua yayasan, atau para anggota komisi keuskupan yang dipimpin pastor yang hanya haus jabatan publik, dst.
Kata para pakar manajemen, organisasi yang baik itu harus belerjasama dan saling bersinergi: bawahan yang hormat patuh tapi kritia kepada atasan, dan atasan yang hormat dan berjiwa kepimpinan dihadapan bawahannya.
Secara jenaka, stand up comedian, Cak Lontong pernah bilang, "atasan tanpa bawahan, dan bawahan tanpa atasan itu biasanya dikenakan orang gila". Maksudnya saat Anda bekerja di sebuah peruashaan/lembaga, Anda harua mengenakan baju plus celana/rok. Hahaha. Hanya saja Cak Lontong bukan Katolik, karena dia tak tahu kalau jubah itu adalah pakaian terusan, yang menyatukan atasan dan bawahan.
Itu sebabnya banyak kaum berjubah yang merasa tak butuh orang lain. FPI, misalnya. Atau para kaum radikal yang kearab-araban, juga orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai kaum reigius dan mengenakan jubah.
Demokrasi tak ada di otak mereka. Semua hal datang dari Allah dan Allah telah memilihnya menjadi messenger alias pembawa pesan kepada bawahan dan umatnya.
Posting Komentar