Saat Pengusiran Babi Dijadikan Prasyarat Pengembangan Pariwisata Danau Toba - Lusius Sinurat

Foto: Koleksi Pribadi

"Wisman asal Malaysia, Brunei, Arab, Pakistan, Bangladesh, dan negara Arab lain mungkin akan banyak berkunjung," kata gubsu Letjen (Purn.) Edy Rahmayadi baru-baru ini.

"Kalau wisman asal Australia, Eropa dan daratan Cina pasti akan lebih menyuka Bali," tambahnya. Edy Rahmayadi seperti mengklasifikasina jenis wisatawan mancanegara yang akan mengunjungi Danau Toba berdasarkan negara dan mayoritas agama yang mereka anut. 

Babi dan Pariwisata 

Persoalannya kok melulu soal babi! Sepertinya Gubsu ini memang sejalan dengan si Somad yang begitu "cinta" pada babi hingga yakin bahwa puting susu babi (betina) itu 12 tetapi anaknya (selalu) 13 ekor; atau ketika Somad mengatakan bahwa selain dari nabati, alhokol untuk parfum juga ada yang berasal dari babi. 

Apa salahnya babi hingga para pejabat publik, para ustadz dan segelintir pebisnis radikal-pragmtais dari kaum sebelah begitu getol mengusirnya hingga harus keluar dari "tanahnya" sendiri? Bah, macam mana pula itu. Selama ini babi-babi itu telah menghidupi banyak keluarga Batak di sekitar Danau Toba loh.

Di satu sisi, Eddy benar. Beberapa peternak membuang kotoran babi langsung dibuang ke Danau Toba hingga terjadi pencemaran air Danau Toba. Ini benar, dan pelakunya bukan babi, tapi manusia. Jadi bisa ditindak dan dihukum. Tetapi di sisi lain ada juga perusahaan keramba yang justru lebih sadis mengotori Danau Toba.

Tak hanya kotoran babi atau pellet makanan ikan yang mengotori Danau Toba, tetapi juga semua warga yang tinggal di/ atau pernah berkunjung ke sekitar Danau Toba yang punya kebiasaan membuang sampah sembarangan ke dalam Danau.

Persoalan di atas sebetulnya tampak mudah. Tangkap pelakunya (dan bukan membunuh babinya) dan buatkan perda yang mengatur kebersihan Danau Toba. Selesai. Masyarakat memang harus menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Bisnis pariwisata Danau Toba tak lantas sama dengan mengusir segala macam hal yang berbau babi, termasuk masyarakat tak boleh lagi memotong babi di tempat publik. Serius loe? Emang Danau Toba itu punya nenek loe?

Pantai Batu Hoda Samosir | Foto: Koleksi Pribadi 

Danau Toba, Destanasi Wisata Haram?

Sah-sah saja kita berpikir positif, bahwa "kebersihan" menjadi prasyarat dalam bisnis pariwisata. Tetapi anggapan bahwa "segala hal yang berkaitan dengan babi itu kotor dan harus dimusnahkan" juga sangat naif.

Bagaimana dengan sampah plastik dan segala bentuk kotoran lain yang selama ini dibuang ke Danau Toba? Apakah pakan ikan yang melekat erat dengan bisnis keramba dan terbukti telah mengotori Danau Toba?

Apakah bisnis wisata Danau Toba yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan itu justru selaras dengan bisnis pengusiran babi yang menjadikan Danau Toba tampak haram? 

Padahal, tanpa menyebut babi pun orang Batak itu tak pernah fanatik beragama. Sebaliknya, orang Batak itu rawan gonta-ganti agama. Hari ini ia Katolik, bulan depan ia masuk Karismatik karena dijemput setiap ibadah, dan setelah cerai dan menikah lagi ia akan jadi mualaf dan mulai menyebut dirinya "Dalle". Harus diingat, tak ada hukum adat yang begitu ketat yang mengatur mereka soal agama di tanah Batak.

Dalam hal beragama orang Batak itu tomat: tobat dan kumat. Dengan tawaran uang yang banyak dan kesempatan hidup nikmat mereka akan rela meninggalkan agamanya dan rame-rame bertobat jadi mualaf hingga tanpa tedeng aling akan memberangus segala upacara adat dan keagamaan yang mengharuskan babi sebagai lauk-pauk pesta mereka.

Kerap memang terjadi, mereka yang sudah "dalle" itu memaksakan diri kembali menjadi orang Batak, tetapi hanya pada saat Pilbup atau Pileg/Pemilu.

Bisa jadi benar bahwa pernyataan Gubsu Edy Rahmayadi itu tak bermaksud mengatakan bahwa pemerintah provinsi sumatera utara mengislamkan Danau Toba. Benar juga. Untuk apa mengislamkan Danau Toba? Sejak kapan Danau Toba beragama Kristen atau milik orang Kristen? Kenyataannya, keindahan Danau Toba tentu tak mengenal batas-batas agama, justru sebaliknya, jauh melampaui batas-batas itu.

Akan tetapi, anggapan Danau Toba itu haram karena upacara adatnya yang menghalalkan (daging) babi sangat sesat. Sejak dulu Huta Sihotang, Porsea, sebagian Onan Runggu, dan beberapa kampung lain di sekitar Danau Toba juga dihuni orang Batak dan Dalle (sebutan untuk orang Batak yang tak mengaku diris sebagai Batak) yang bermukim di sana memang sudah menganut Islam. Terbukti bahwa babi dan segala format jambarnya tak pernah mengkristenkan mereka, sebagaimana juga kambing tak memualafkan orang Kristen di sana.

Adalah perkawinan, konflik keluarga, atau pemikiran sesat yang menjadikan orang di sana pindah agama. Itu sebabnya kita tak habis pikir, mengapa wisata Danau Toba seakan-akan identik dengan "upaya menyingkirkan babi dengan segala bentuk dan turunannya?"

Salah babi apa? Selama ini cukup banyak turis yang ke Tuktuk, Tomok, Balige, Porsea, Laguboti, loh. Tak sedikit dari mereka itu yang beragama Islam loh. Mereka tak terganggu dengan babi, kecuali para pelancong yang datang ke Danau Toba bukan untuk menikmati keindahan Danau Toba.

Di titik inilah, Anda tak harus membangun rumah baru hanya demi menyambut tamu yang akan datang berkunjung. Anda juga tak mungkin gegabah mengubah seluruh isi rumah hanya karena kedatangan tamu tadi. Hal yang terpenting Anda lakukan adalah berlaku apa adanya, ramah kepada tamu tersebut dan katakan secara jujur bahwa itulah rumah Anda. Kalau tak berkenan, silahkan menginap di hotel atau di rumah orang lain. 

Huta Gurgur Simbolon Purba, salah satu bentuk huta di Samosir. | Foto: Koleksi Pribadi

Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Kelas Paviliun

Kalau Anda sesekali jalan-jalan ke Manado, maka Anda akan disuguhi 3B: Bunaken, Bubur dan Bibir (plesetan dari kehidupan kuliner di Manado). Di Manado juga Anda tak mungkin membenci pesta yang nyaris setiap hari hingar bingar. Seperti kata komedian Stand Up, Mongol, "Manado adalah pesta; pesta adalah Manado". Tetapi, masyarakat Manado terkenal dengan toleransinya.

Setiap komunitas sosial-masyarakat memang punya kekhasan dan kekayaan masing-masing. Bisa dipastikan bahwa bisnis pariwisata juga pertama-tama adalah menjual kekayaan dan kekhasan masyarakat di sana.

Bukan sebaliknya, bisnis pariwisata justru dijadikan sebagai gerbang untuk mengubah adat istiadat masyarakat lokal, apalagi membohongi mereka agar menjual tanah ke pengembang untuk dijadikan hotel yang tak mungkin mereka tiduri kelak. Lebih sadis lagi, kalau akhirnya wisata dijadikan sebagai brosur untuk menjual kekayaan Danau Toba.

Tujuh kabupaten disekitar Danau Toba dihuni mayoritas warga Batak yang beragama Kristen. Tetapi harus diingat masyarakat di sana bukan homogen. Hampir 30 persennya beragama Islam, Hindu (di Karo), Parmalim, dan sebagainaya.

Kendati hanya seorang kapolsek atau salah satu pejabat publik yang beragama islam di daerah-daerah itu,  masyarakat disana rela bahkan membantu mereka kok membangun mushola atau mesjid. Di Pangururan misalnya, Anda bisa menemui mesjid, apalagi ketika Anda mengunjungi Porsea, Balige, Tarutung, Dolok Sanggul, dst.

Hanya di ibukota-ibukota kabupaten, kecamatan dan desa di sekitar Danau Toba lah para pedagang tahu keliling bisa tinggal dan berkembang biak sembari membangun mesjid di sana. Maka jangan heran ketika kasus-kasus penolakan kapolda yang beragama Katolik di Banten atau kapolres di Klaten tak mungkin terjadi di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba tadi. 

Fasilitas perkantoran Desa yang sangat minim di Huta Tinggi, Pangururan | Foto: Koleksi Pribadi

Berhentilah Berbisnis Wisata Atas Nama Agama

Berhentilah menjual keindahan Danau Toba demi mengubah tradisi masyarakat Batak hanya karena ingin mengundang orang Pakistan, Malaysia, Bangladesh, Brunei Darussalam, atau para pelancong dari negeri Arab.

Percayalah, menggolongkan turis mancanegara berdasarkan agama tak akan berhasil di Danau Toba. Pemprovsu takan mungkin juga melarang turis Eropa, Amerika, Asia dan Australia hanya karena mereka juga menyukai babi hong, babi kecap, dan terutama BPK dan saksang.

Tak ada alasan untuk mengubah perilaku budaya dan adat istiadat masyarakat Batak hanya karena pemerintah ingin menjual keindahan Danau Toba lewat bisnis pariwisata. 

Tak ada artinya 10 wisman dari negeri miskin Somalia yang datang ke Danau Toba dan PemProvSu memaksa warga sekitar Danau Toba untuk membangunkan mereka sebuah mesjid dan mulai mengklaim tanah di Samosir sana dianggap pemberian salah satu wali. Sebetulnya mereka itu datang berwisata, atau mau syiar agama? 

Pariwisata bukan pembalikan logika berpikir hingga memaksa warga setempat harus patuh pada wisatawan hanya karena mereka telah membayar 25 ribu perak masuk ke Batu Hoda, atau lima ribu perak untuk bermalas-malasan di Pasir Putih Parbaba. 

Saya teringat ketika RM BPK Tesalonika yang berdiri di tanah leluhur orang mereka di Medan dan Lubuk Pakam, tiba-tiba didemo oleh warga dari tempat lain dengan mengatasnamakan Islam dan berbenderakan FPI.

Dalam logika bisnis pariwisata, tipe turis macam ini namanya turis tak tahu diri. Mereka itu bukan sales asuransi yang selalu terkesan memaksa orang membeli produkanya. 

Kurang toleran apa apa warga sekitar Danau Toba selama ini? Mereka rela "membaptis" restoran, rumah makan, warteg dengan label agama Islam: "Rumah Makan Islam, Restoran Islam, Warteg Islam, Tukang Pangkas Muslim, dst. 

Museum Batak Toba Simanindo | Foto: Koleksi Pribadi

Berbisnislah Secara Cerdas dan Jangan Bias

Saran saya kepada pemprovsu, juga para pejabat BODT yang memang bukan orang Batak (Kristen),  silahkan mengikuti kemauan pemerintahan Jokowi untuk mengembangkan keindahan Danau Toba sebagai lahan bisnis, tetapi sportif dan hargailah masyarakat setempat dengan segala kekayaan budaya mereka.

Anda bukan penjual kayu glondongan yang doyan menggunduli hutan. Anda pebisnis! Jangan menjual keindahan danau toba dengan menyingkirkan manusia yang sudah beraba-abad tinggal di sana. Anda ajak mereka, agar secara ekonomi mereka terbantu, dan secara sosial mereka menjadi masyarakat yang lebih cerdas.

Biarkan masyarakat kreatif menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke daerah mereka. Sementara, bila Anda sebagai wisatawan yang datang ke sana, beritahu saja kepada mereka bahwa Anda tak makan babi, supaya tidak disiapkan lomok-lomok saat menyambut Anda. Santai saja, orang Batak punya makanan nikmat selain babi kok. Ada dekke naniura, arsik ikan mas, bulung gadong, natinombur, dst.

Buang jauh-jauh pikiran negatif Anda: bahwa mendatangai Danau Toba sama saja dengan mengharamkan diri karena aroma B2 saksang. Hati-hati dengan identifikasi semacam itu. Warga Samosir dan sekitarnya bisa marah kayak orang Papua, bila dikatain "babi", apalagi disebut bermental babi.

Keluarlah dari getho-getho pemikiran Anda. Bila Anda Islam, maka jangan perrnah mengunjungi negara-negara mayoritas Kristen, Budha, Hindu, Yahudi, dst. Anda tak akan mudah menemukan mushola atau mesjid di sana. Negara-negara itu memang tak bersyariah, namun masyarakatnya punya hasrat untuk saling mencintai dan tak menjadikan wisata laut sebagai kolam penahbisan anggota agama mereka.

Jauh lebih bahaya lagi ketika Anda mengatakan bahwa Danau Toba adalah milik agama Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, atau setidaknya pemerintah daerah provinsi sumut ingin memaksanya menjadi wisata halal. Dan bila sebaliknya yang terjadi, pemprov sumut akan segera mengirimkan para calon pengantin syuhadah yang akan meledakkan bom di tubuhnya saat menyeberang dari parapat ke Tomok.

Entah kenapa negara ini begitu fokus pada persoalan agama dan jumlah pengikut, bahkan ketika negara lain sudah berbicara tentagn Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Saat di negara lain banyak anak mudanya memamerkan penemuannya untuk kemajuan dunia, di negeri ini justru marak penemuan fakta "Pembubaran jemaat Kristen yang sedang beribadah, pembakaran gereja, penghinaan ustadz pada Salib dan simbol-simbol Kristen atau agama lain, dan kini di Danau Toba, pemerintah justru sibuk mengurusi babi yang lemah dan hanya bisa menunduk malu itu.

Pejabat publik, apalagi gubernur, harus sedikit lebih cerdas (kalau tak mampu jadi orang cerdas). Tanyakan pada diri Anda sendiri, "Apakah keindahan Pulau Bali akan sirna dari pandangan raja Arab saat tahu ada babi guling dipajang di lemari kaca beberapa restoran dekat bandara? Apakah babi guling menggerogoti iman orang Pakistan, Afganistan, Bangladesh, Iran, dan negara-negara sejanis tadi hanya karena datang ke Bali?

Pembangunan yang sedang digalakkan oleh Pemerintahan Jokowi sejak tahun 2017 lalu. | Foto: Koleksi Pribadi

Siapkan Investor, Bukan Mendatangkan Investor Atas Nama Kemiskinan

Apakah negara ini secara diam-diam telah berubah paham menjadi negara teokratis atau negara dengan konsep khilafah? Sejauh mana pengaruh misi islamisasi itu tampil dalam penetapan pemendang berbagai tender dan proyek pengembangan Danau Toba? 

Bisa jadi ini misi islamisasi Danau Toba ini murni dari penguasa yang secara terang-terangan membuat aturan yang melulu menguntungkan wisatawan Islam. Misalnya dengan mengirimkan MUI untuk memastikan semua hotel sudah beli label halal MUI; mengharuskan pengusaha hotel harus punya mushola atau mesjid besar di sekitar hotel, restoran yang "asal bukan babi", dan juga yang terpenting, mereka harus rela berbagi keuntungan dengan MUI dengan jualan label "Halal"-nya, dst. 

Bila itu yang terjadi, gadis-gadis asal Samosir dan Toba yang bernama Hotma, Saurma, Rohdearni, Utek, Butet, Risma, Sorta, dan gadis asli Batak yang baunya "B2 banget" tak akan pernah menjadi manajer atau pelayan di hotel itu. Kecuali mereka meniru Daddy Corbuzer dan Roger Danuarta yang menjadi mualaf dan berharap mendapat saham di surga dengan bidadari cantiknya.

Model pembangunan era Jokowi memang selalu dirancang satu paket dengan gerakan oposan yang getol memperjuangkan islamisasi di seluruh pelosok negeri ini. Bali hanyalah salah satu yang dengan jelas menolak konsep wisata halal ini. Tetapi tak lama lagi, NTT, Papua dengan Raja Ampatnya, hingga Danau Toba akan mulai protes dengan islamisasi ala pemerintah ini.

Di sisi lain misi islamisasi ii semakin mulus karena kaum minoritas selalu bersembunyai dibalik ungkapan "Pengikut Yesus itu harus memaafkan" saat gereja di Jawa kesulitan mendapat izin, saat sekolah Katolik dipersulit di beberapa daerah, saat beberapa gereja dibakar, hingga saat anak-anak kristen dipaksa menggunakan jilbab di sekolah negeri?

Siapa pula menyangka kalau di Sumatera Utara tumbuh subur radikalisme yang justru digalakkan oleh para perantau ke negeri ini? Jadi, ini bukan persoalan agama. Ini persoalan politik dan kekuasaan. 

Pemerintah Jokowi yang sangat business oriented (neo-liberalisme dan kapitalisme) memandang sebuah kemajuan melulu dari sudut pembangunan fisik. Tapi jangan gegabah. Hanya masyarakat yang bodoh yang kehilangan hati nurani dan kepedulian bagi sesama yang miskin dan terpinggirkan hanya karena jalan tol yang supermahal. 

Lihatlah yang terjadi di Papua baru-baru ini. Jalan raya dan segala fasilitas bergengsi yang dibangun pemerintah Jokowi justru tak dianggap ketika ada oknum yang mengatai mereka "monyet" dan harus diusir dari Jawa Timur sana. Tampak sepele, tetapi perang telah ditabuh. Hal yang sama bisa terjadi di Samosir. 

Berbagai megaproyek bisa mengubah agama dan apatisme terhadap adat yang dianut sebelumnya. Bisa saja, atas nama kemuliaan agama tertentu, kuburan yang berbentuk gereja, dengan salib yang selalu menenpel di atas pusara dan tugu di berbagai kampung di Samosir sana harus dimusnahkan, atau - seperti terjadi dengan beberapa patung di Pulau Jawa sana, harus ditutupi dengan kain. 

Bisnis dan kekuasaan adalah sahabat karib.

Investor yang telah membayar biaya kampanye pejabat dan pejabat yang telah dipuaskan syahwatnya oleh para investor tentu akan saling mendiamkan berbagai kejahatan yang mereka lakukan dan satu sama lain akan saling mempromosikan kelebihan bisnis mereka.

Danau Toba tak lagi identik dengan orang Toba Samosir menjauhkan aktivitas adat, terutama pesta-pesta rakyat yang kebetulan menjadikan babi sebagai lauk utama mereka. Tak hanya itu, pemerintah daerah di sana juga harus melarang (mininal mengasingkan) pesta-pesta di sekitar gereja: pesta gotilon, pandidion, krisma/malua, ulang tahun paroki/resort/stasi, atau segala bentuk binda. 

Warga harus maklum dan satu sama lain harua mengigatkan, "Haduan di juma ma tabaen ulaonta on. Lagi godang ro par Bangladesh tuson."

Pasti akan ada perubahan secara sosial dan bisnia. Lapo B1, B2 akan banyak tutup (pasti pelan-pelan dilarang), lapo tuak sebagai ladang diakusi kaum bapak harus tutup sebelum magrib, dst. Ya, semua harus patuh pada Perda BODT dan semua yang akan kau santap dan kenakan harus bermerek "halal".

Kebetulan di daerah sekitar Danau Toba, banyak Huta dengan masing-masing gereja yang sering berpesta dan memotong babi bersama. Untuk itu, kalau teman-temannya UAS itu pada datang, pesta-pesta adat itu harus menggunakan binatang kurban (kambing, sapi; pokoknya bukan babi), atau kalau terpaksa potonglah babi berlabel "halal". 

Harapannya, kelak Danau Toba bisa jadi sebagai tempat penyelenggaraan acara tingkat nasional dan internasional, hingga eksesnya pada meningkatnya perekonomian sekitar hotel. Untuk itu hotel-hotel yang mesti dibangun adalah hotel yang bersih, nyaman dan berkualitas.

Hotel berbintang akan diperbanyak, dan penduduk sebuah Huta (Desa) harus disulap jadi kampung Inggris, di mana warganya harus bisa berbahasa inggris dan mampu melakukan Ulaon Adat dalam bahasa Inggris. Efek bisnisnya, mereka akan mendapatkan lebih banyak uang dari wisman lewat bisnis live in.

Pembangunan yang sedang digalakkan oleh Pemerintahan Jokowi sejak tahun 2017 lalu. | Foto: Koleksi Pribadi

Ajakan

Di atas semua persoalan dan kekuatiran masyarakat di sekitar Danau Toba, maka kita berharap agar bisnis wisata Danau Toba hendaknya dijadikan sebagai pengenalan budaya Batak kepada dunia. Hal ini bisa dimulai dengan memaksimalkan ritual-ritual ada-istiadat di berbagai pusat kebudayaan yang harus dibangun, penggunaan aksara Batak untuk nama-nama kantor, hotel dan tentu saja penunjuk arah jalan, dan melibatkan tokoh ada dan tokoh agama dalam mengawasi masyarakat yang ingin melenceng dari spirit adat/agama mereka.

Bila hal itu tak mampu dilakukan para Pemkab di seluruh Kabupaten sekitar Danau Toba, maka HTI, PFI atau kelompok berbasis agama radikal lain akan mudah masuk.