Fakta ini menjadikan politik tak terlalu menarik. Bagaimana tidak, politik seolah-olah hanya milik Islam dan sebagian kecil Kristen. Politik pun digiring menjadi panggung agama mayoritas, dan disaat yang sama agama minoritas merasa terabaikan dan tertekan.
Dalam konteks inilah Oloan Simbolon pernah ditantang oleh Gereja Katolik di Keuskupan Agung Medan untuk mempersiapkan kaum muda Katolik dalam berpolitik untuk menyuarakan kebenaran.
Dalam konteks inilah Oloan Simbolon pernah ditantang oleh Gereja Katolik di Keuskupan Agung Medan untuk mempersiapkan kaum muda Katolik dalam berpolitik untuk menyuarakan kebenaran.
Baca juga: Politik Sebagai Pewartaan
Meresitir uangkapan Yesus dalam Matius 9: 37, "Tuaian masih banyak, tetapi pekerja sedikit" Oloan ditantang untuk mempersiapkan pekerja yang kini sangat sedikit itu.
Jelas terlihat bahwa oligarki dan liberalisme demokrasi di negeri ini bersandar pada kepatuhan pada hukum pasar, hukum ekonomi. Korupsi yang begitu marak bukan saja buah dari praktik jual beli suara dan kampanye hitam, tetapi juga tentang mentalitas elite politk yang memahami demokrasi hanya sekedar "suara terbanyak" tanpa peduli cara mendapatkannya.
Jelas mereka tahu bahwa uang bukanlah jembatan dalam meraih kekuasaan, namun mereka juga sangat paham bahwa dengan uang "suara" bisa mereka beli hingga memuluskan perjalanan mereka singgasana kekuasaan.
Kultur pemerintahan dan perilaku politik di negeri ini memang sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi dan membuntal dalam sistem budaya lokal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemangku jabatan di daerah, terlebih kemampuan menjaga komitmen kepemimpinan yang terindikasi kurang profesional.
Manakala tuntutan masyarakat, yang kerap didahului oleh pola komunikasi kearifan lokal tidak sepenuhnya diakomodir oleh sistem tata pemerintahan dan tata politik, maka atas nama kearifan lokal tadi sering terjadi pemanfaatan kultur untuk kepentingan pribadi.
Baca juga: Politik dan Kesadaran
Tak jarang terjadi, kultur dimanfaatkan secara melenceng hingga melahirkan power sharing antara penyelenggara pemerintah daerah dengan mereka yang menggunakan budaya, adat istiadat dan kekeluargaan sebagai pintu masuk untuk kepentingan sepihak elite, kelompok maupun kekuasaan sesat.
Sejalan dengan kondisi tersebut, memainkan peran untuk memenuhi tuntutan ideal sebagai wakil rakyat di DPRD relatif cukup sulit oleh karena situasi dan kondisi yang saya ungkapkan di atas. Sementara di lingkungan masyarakat, menjelaskan sesuatu yang objektif dan realistis tidak serta merta mudah, apalagi mendapat respon positif.
Inkonsistensi penyelenggara pemerintahan telah disimpulkan oleh publik sebagai rekor buruk dan berlaku secara umum terhadap siapapun yang terlibat dalam lingkungan pemerintahan (khususnya anggota DPRD).
Bagi Oloan Simbolon, mencermati situasi dan menempatkan posisi pada ruang kehidupan politik dan pemerintahan yang berjalan tidak pada ranah profesional dan belum matang, adalah menjadi langkah penting dan strategis dalam derap aktivitasnya.
Maka membangun komunikasi dengan sesama Anggota DPRD setempat dan membangun komunikasi lintas kelembagaan adalah kunci sukses utama Oloan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara umum.Meskipun harus diakui, bahwa tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak kebijakan publik yang dirumuskan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
Baca juga: Politik Media Pencerahan
Namun di tengah berbagai keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, saya menyaksikan Oloan Simbolon telah melakukan fungsi dan peran melampaui kapasitasnya. Peran yang muncul seketika dan tiba-tiba bak jamur di pagi hari yang memberi perubahan pemandangan.
Dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014, hasil Pemilu 2009, Oloan Simbolon mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih berat. Selain itu juga, posisi sebagai Ketua Komda Pemuda Katolik Sumatera Utara sejak tahun 2007 harus dijalankan secara bersinergi dengan tugas-tugas sebagai Anggota DPRD.
Tidak semua orang dapat memahami akan terbatasnya kewenangan Anggota DPRD, apalagi sang Anggota DPRD tersebut berasal dari Partai kecil. Oloan Simbolon merupakan satu-satunya anggota DPRD yang berhasil terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari partai kecilnya.
Baca juga: Politik Sebagai Seni dan Strategi Melayani Publik
Perlu diketahui pada level kelembagaan DPRD Provinsi, keberadaan partai cukup menentukan bagi kiprah anggota DPRD yang diusung. Realitas politik yang dialami Oloan Simbolon tidak menyurutkan peran kritisnya dibanding 99 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya.
Kemampuan untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak telah menempatkannya pada posisi sebagai seorang dengan identitas dan eksistensi yang tegas mewakili masyarakat yang memberikan kepercayaan kepadanya.
Dari sekian banyak anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dapat dipastikan bahwa Oloan Simbolon adalah anggota DPRD dengan kemampuan finansial yang pas-pas-an. Dia bukanlah seteru yang perlu diperhitungkan dari sudut pandang sumber daya ekonomi.
Kendati demikian, Oloan merupakan seorang yang sering tampil percaya diri dalam setiap dinamika politik DPRD Provinsi Sumatera Utara maupun kegiatan organisasi dan sosial kemasyarakatan yang membutuhkan pengorbanan serius (waktu, tenaga dan finansial) di tengah-tengah masyarakat.
Lusius Sinurat
Kultur pemerintahan dan perilaku politik di negeri ini memang sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi dan membuntal dalam sistem budaya lokal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemangku jabatan di daerah, terlebih kemampuan menjaga komitmen kepemimpinan yang terindikasi kurang profesional.
Manakala tuntutan masyarakat, yang kerap didahului oleh pola komunikasi kearifan lokal tidak sepenuhnya diakomodir oleh sistem tata pemerintahan dan tata politik, maka atas nama kearifan lokal tadi sering terjadi pemanfaatan kultur untuk kepentingan pribadi.
Baca juga: Politik dan Kesadaran
Tak jarang terjadi, kultur dimanfaatkan secara melenceng hingga melahirkan power sharing antara penyelenggara pemerintah daerah dengan mereka yang menggunakan budaya, adat istiadat dan kekeluargaan sebagai pintu masuk untuk kepentingan sepihak elite, kelompok maupun kekuasaan sesat.
Sejalan dengan kondisi tersebut, memainkan peran untuk memenuhi tuntutan ideal sebagai wakil rakyat di DPRD relatif cukup sulit oleh karena situasi dan kondisi yang saya ungkapkan di atas. Sementara di lingkungan masyarakat, menjelaskan sesuatu yang objektif dan realistis tidak serta merta mudah, apalagi mendapat respon positif.
Inkonsistensi penyelenggara pemerintahan telah disimpulkan oleh publik sebagai rekor buruk dan berlaku secara umum terhadap siapapun yang terlibat dalam lingkungan pemerintahan (khususnya anggota DPRD).
Bagi Oloan Simbolon, mencermati situasi dan menempatkan posisi pada ruang kehidupan politik dan pemerintahan yang berjalan tidak pada ranah profesional dan belum matang, adalah menjadi langkah penting dan strategis dalam derap aktivitasnya.
Maka membangun komunikasi dengan sesama Anggota DPRD setempat dan membangun komunikasi lintas kelembagaan adalah kunci sukses utama Oloan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara umum.Meskipun harus diakui, bahwa tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak kebijakan publik yang dirumuskan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
Baca juga: Politik Media Pencerahan
Namun di tengah berbagai keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, saya menyaksikan Oloan Simbolon telah melakukan fungsi dan peran melampaui kapasitasnya. Peran yang muncul seketika dan tiba-tiba bak jamur di pagi hari yang memberi perubahan pemandangan.
Dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014, hasil Pemilu 2009, Oloan Simbolon mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih berat. Selain itu juga, posisi sebagai Ketua Komda Pemuda Katolik Sumatera Utara sejak tahun 2007 harus dijalankan secara bersinergi dengan tugas-tugas sebagai Anggota DPRD.
Tidak semua orang dapat memahami akan terbatasnya kewenangan Anggota DPRD, apalagi sang Anggota DPRD tersebut berasal dari Partai kecil. Oloan Simbolon merupakan satu-satunya anggota DPRD yang berhasil terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari partai kecilnya.
Baca juga: Politik Sebagai Seni dan Strategi Melayani Publik
Perlu diketahui pada level kelembagaan DPRD Provinsi, keberadaan partai cukup menentukan bagi kiprah anggota DPRD yang diusung. Realitas politik yang dialami Oloan Simbolon tidak menyurutkan peran kritisnya dibanding 99 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya.
Kemampuan untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak telah menempatkannya pada posisi sebagai seorang dengan identitas dan eksistensi yang tegas mewakili masyarakat yang memberikan kepercayaan kepadanya.
Dari sekian banyak anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dapat dipastikan bahwa Oloan Simbolon adalah anggota DPRD dengan kemampuan finansial yang pas-pas-an. Dia bukanlah seteru yang perlu diperhitungkan dari sudut pandang sumber daya ekonomi.
Kendati demikian, Oloan merupakan seorang yang sering tampil percaya diri dalam setiap dinamika politik DPRD Provinsi Sumatera Utara maupun kegiatan organisasi dan sosial kemasyarakatan yang membutuhkan pengorbanan serius (waktu, tenaga dan finansial) di tengah-tengah masyarakat.
Lusius Sinurat
Posting Komentar