Jokowi menyampaikan terimakasih atas jasa SBY yang telah memulai beberapa proyek pembangunan hingga tuntas oleh Jokowi. Gerindra, PKS dan turunannya malah menuduh hal itu basa-basi menjelang Pilpres 2019.
Terakhir saat gaji PNS (katanya juga honorer dapat) diberi gaji ke-13 dan berbagai tunjangan macam-macam, Fadli Zon dan gengnya menuduh hal ini sebagai kebijakan politis menjelang Pilpres. Tapi syukurlah jawaban Sri Mulyani yang menkeu itu menohok si Zonk. "Loh, yang tanda tangan kebijakan ini kan DPR?"
Apapun yang dilakukan saat ini ole pemerintahan Jokowi, mulai dari kasus pembunuhan sadis anggota polri di mabes brimob, bom Surabaya oleh terorisme, peresmian bandara atau jalan tol, gaji ke-13 dan tunjangan, hingga besarnya gaji Megawati, oleh oposisi selalu dilihat sebagai tindakan/kebijakan yang bias
Tentu tak sepenuhnya pemerintah benar, dan tak sepenuhnya juga oposisi salah.
Tunjangan gaji PNS misalnya tergolong mubajir, terutama terkait dengan kinerja PNS yang kebanyakan malah malas-malasan, bahkan kehebatan mereka hanya terlihat dari rajinnya mereka finger print di pintu masuk kantor.
Kendati demikian, menambah gaji plus tunjangan tambahan juga sah-sah saja dialamatkan kepada mereka. Itu hak pemerintah.
Minimal bila hal ini terwujud, maka besar kemungkinan pemerintah justru ingin menyindir PNS yang masih doyan duit receh hingga mereka lebih tau diri.
Soal gaji Megawati sih emang kebangetan, apalagi kerjanya juga gak tau apa. Tapi tampaknya ini wajar di lingkungan pemerintah. Maksudnya nepotisme dan koncoisme. Kata orang Batak, "Dang boi coba niparsoada famili dohot dongan niba" (gak mungkin menyia-nyiakan keluarga dan sahabat kita). Hahaha...
#SaiNaAdongDo
Lusius Sinurat
Posting Komentar