Ketika Ahok Memilih "Jalan Sempit dan Berkelok-kelok" - Lusius Sinurat

Sebenarnya sih, lewat jalur mana pun, peluang Ahok menuju DKI-1 untuk mewujudkan Jakarta Baru di Pilgub 2017 tetapi tinggi.

Maju lewat jalur independen pun tetap bisa melaju. Secara psikologis jalur ini jauh lebih keren dan bernilai tinggi. Prosesi mewujudkan pengumpulan 1 juta KTP (200% dari yang diharapkan) oleh seluruh relawan - yang mayoritas kaum muda - sangatlah memungkinkan.

Lagi, lewat jalur independen idealisme dan spirit keindonesiaan akan semakin membuncah. Lihatlah semangat orang Jakarta, tua dan muda dalam mengumpulkan KTP.

Aku sendiri sudah merasakan euforia ini di Jakarta lewat Dukung Ahok Gubernur DKI (DAG-DKI) dan juga mengumpulkan photocopy KTP lewat media internet.

Idealisme itulah yang menggiring kami mendatangi tim Komisioner KPUD DKI pada tanggal 14 Agustus 2015 lalu, untuk menanyakan keabsahan format pengumpulan KTP minus nama cawagub dalam rangka mendukung Ahok.

Masih kami rekam jawaban anggota komisioner KPUD DKI saat itu, "format pengumpulan photocopy KTP yang kalian edarkan sudah sah."

*****

Awalnya semua baik-baik saja. Namun belakangan, seiring dengan semakin banyaknya pesaing Ahok yang mendeklarasikan diri ke publik, diikuti oleh semakin maraknya dukungan partai, format pengumpulan KTP tadi mulai dipersoalkan.

Belum lagi Teman Ahok dan relawan Ahok lainnya semakin memesona dan sering keluar masuk televisi dan nongol di media; bahkan Ahok sendiri sudah kadung mempercayai para relawannya hingga berani mempertaruhkan pinangan PDI-P untuk mengusungnya.

Begitulah sistem demokrasi kita berjalan. Maksudnya, eksistensi partai masih mendapat tempat yang paling strategis. Kendati di beberapa daerah telah terbukti bahwa calon kepala daerah dari jalur independen juga ada yang memenangkan pilkada.

Lantas mengapa Ahok menolak melalui "jalan lebar dan mulus" dan memilih "jalan sempit dan berkelok-kelok" dalam pencalonannya sebagai Gubernur DKI?

*****

Harap diingat, Ahok bukan tipikal politisi pragmatis. Ia tak sekedar mempertimbangkan untung-rugi bagi dirinya. Sebaliknya, Ahok itu pribadi yang altruis, yang selalu berusaha mengutamakan kepentingan khalayak ramai daripada "memuluskan karir politiknya".

Ahok sungguh tahu resiko tak mendapat dukungan dari partai, apalagi partai pemenang pemilu 2014 lalu. Tetapi bersamaan dengan itu Ahok juga sadar bahwa mayoritas rakyat siap membelanya secara langsung, bahkan dukungan itu telah terbukti menjadi teror bagi wakil rakyat yang sepanjang 5 tahun mencoba melunasi utang-utangnya saat pemilu.

Dengan dukungan masyarakat Jakarta lewat pengumpulan fotokopy KTP dan doa dari sebagian besar masyarakat Indonesia di luar Jakarta untuknya, Ahok akan tetap memenangkan pertarungan politik pada pilkada 2017 yang akan datang.

Nyatanya, dukungan yang sangat besara dari masyarakat DKI kepada Ahok ini dilirik juga oleh beberapa partai. Nasdem berada di garda depan dan mendukung tanpa syarat.

Begitu juga dengan Hanura dan beberapa partai lain yang pasti akan menyusul setelah mereka menyadari betapa pentingnya Ahok untuk kemajuan Jakarta.

Akhirnya, dinamika politik di Jakarta, terutama dalam pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi gerbang pembuka kesadaran dari para pengurus partai, terutama PDI-P, bahwa kepemimpinan tak bisa terpisahkan dari MANUSIA YANG (AKAN) MEMIMPIN, dan bukan pada sistem kepartaian yang meminta mahar di depan, menguras selama 5 tahun, dan menjual-membeli setelah 5 tahun berikutnya.


#DukunAhokHeruPadaPilkada2017
#AYOrakyatDKIberikanKTPmuUntukAhok

Lusius Sinurat